|4| ~ Islamisme

April 11, 2012

ImagePada akhir tahun 1911 dan awal 1912, ummat Islam mulai bangun dan bangkit dari tidurnya. Di bawah kepemimpinan Haji Samanhudi dari Solo (kemudian dibantu dan dilanjutkan kepemimpinannya oleh Umar Said Cokroaminoto), didirikan Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian namanya menjadi Sarekat Islam.[8]

Usaha organisasi ini terutama diarahkan kejurusan sosial dan ekonomi, dengan dasar keagamaan (Islam). Perhimpunan ini bersifat massal, meliputi seluruh Ummat Islam, sehingga pengaruh gerak langkahnya amat besar, serta berkumandang jauh ke seluruh nusantara, dari Aceh hingga ke Marauke.

Setelah Perang Dunia I (1914-1918), kemudian ditandatanganinya Perjanjian Damai Versailles (1919), maka pemerintah jajahan Hindia Belanda menggunakan taktik licin, yaitu meninabobokan bangsa Indonesia, dengan “pemberian hak-hak politik” (walau amat sederhana dan kecil sekali), sehingga dibentuklah Volksraad[9] dan badan-badan kenegaraan lainnya. Ini berlaku dimasa Idenburgh, sebagai Gubenur Jenderal di Hindia-Belanda.

Hak berpolitik itu diberikan, sesuai dengan kebijakan pemerintahan Belanda di Eropa ketika itu setelah perang dunia. Tujuannya untuk mencegah kerusuhan atau pemberontakan rakyat di tanah jajahan. Saat itu Belanda sedang konsentrasi mempertahankan negaranya.

Beberapa tahun kemudian, Sarekat Islam beralih sifat dan usahanya, menjadi sebuah perhimpunan politik, berdasarkan keputusan Kongresnya di Madiun (1921): Partai Syarikat Islam Hindia-Timur. Selanjutnya, 8 tahun kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (1929, Kongres di Jakarta) dengan sendi-dasar yang lebih kuat dan teguh, serta program politik, ekonomi dan lain-lain yang lebih luas.

Bersamaan dengan itu Sarekat Islam mengalami perpecahan dari dalam dengan masuknya (infiltrasi) paham Komunis sehingga terbelah menjadi Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Dalam perkembangan selanjutnya, Sarekat Islam menjadi dua partai politik yang bertentangan satu sama lain, yakni: Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena tekanan pihak pemerintah jajahan Belanda atas kaum pergerakan pada umumnya, maka sikap lunak beralih menjadi keras, sikap ko (co-operation) menjadi non-ko (non-co-operation). Mereka keluar dan memisahkan diri dari badan-badan perwakilan yang dibentuk pemerintah jajahan Belanda pada waktu itu.

Sewaktu keadaan politik di Indonesia agak panas dan hubungan antar kaum pergerakan–-terutama PSII-–menjadi tegang, maka terdengar kabar (meski sayup-sayup, tapi cukup jelas dan terang) bahwa telah terjadi kudeta (coup d’etat) kaum Wahabi, dengan pimpinan Abdul Aziz ibnu Saud, dari tangan Syarif Husain, di Jazirah al-Arab (1925). Kemenangan kaum Wahabi dan beralihnya kekuasaan negeri Arab dari Syarif Husain kepada Abd. Aziz Ibnu Saud, tidak sedikit pengaruhnya bagi perhimpunan dan pergerakan Islam di Indonesia.

Dengan segera Ummat Islam di Indonesia mempersatukan diri di dalam suatu “permufakatan” (federasi), sebagai suatu blok Islam. Mereka mengirim utusan ke negeri Arab, yakni Umar Said Cokroaminoto dan K.H. Mas Mansur (masing-masing dari PSII dan Muhammadiyah). Kesempatan itu dipergunakan untuk menyelenggarakan sebuah Kongres Seluruh ‘Alam Islam, dan umat Islam Indonesia pun menjadi salah satu anggotanya, dengan nama: Mu’tamar al-‘Alam al-Islamy far’u al-Hindi asy-Syarqiyyah (MAIHS), Konggres Alam Islam Cabang Hindia-Timur.

Ikhtiar ummat Islam Indonesia memasuki jurusan Pan-Islamisme ini gagal, disebabkan besarnya halangan dan rintangan, saingan dan tantangan pihak imperialis (terutama Inggris). Di samping itu, ummat Islam sendiri belum cukup besar kesadaran dan himmahnya (semangatnya) untuk melaksanakan dan mewujudkan Pan-Islamisme itu, meskipun berpuluh-puluh tahun sebelumnya telah dirintis dan disosialisasikan oleh para pemimpin Islam Internasional seperti Jamaluddin al-Afghany, Muhammad Abduh dan Amir al-Husainy.

Setelah gagal dan buntu usaha Islam Internasional yang pertama itu, maka diutus untuk kedua kalinya K. H. Agus Salim ke negeri Arab. Hasilnya adalah terbentuknya sebuah perhimpunan Islam Internasional-–pengganti MAI yang kandas–bernama Ansharu al-Haramain (Pembela kedua Tanah Suci: Makkah dan Madinah).

Selain jalan keluar melalui Pan-Islamisme, ummat Islam Indonesia (baca: PSII) juga mencari jalan keluar ke jurusan internasional “kiri dan merah-muda” (Sosialis, Sosial-Demokratis yang agak Komunistis). Mereka pun memperoleh hubungan administratif antara PSII dengan liga anti-imperialisme, anti-kapitalisme, dan antijajahan. Lembaga tersebut berpusat di Eropah Barat.

Usaha ini juga gagal, disebabkan antara lain tekanan dari penjajah Belanda. Dengan demikian pergerakan politik, sosial, ekonomi, keagamaan di Indonesia pada waktu itu, tidak banyak mencapai kemajuan, bahkan lesu dan kurang semangat, seakan-akan terdiam (statis).

Pada zaman awal pendudukan Jepang, semua perhimpunan politik Islam dibubarkan, kecuali MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia). Lembaga yang didirikan beberapa tokoh dan organisasi Islam pada September 1937 ini, menjadi semacam lembaga media pertemuan bagi ummat Islam. Lembaga ini oleh pihak Islam muda, pihak revolusioner dan progressif digunakan sebagai sarana untuk menyusun dan mengatur “gerakan bawah tanah” seperti juga yang dilakukan kawan seperjuangan mereka di Hookookai dan badan “kebaktian” lainnya buatan “saudara tua” itu (Jepang). Karena dianggap politis (anti penjajah), MIAI dibubarkan Jepang yang kemudian menggantinya dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada 24 Oktober 1943. Lembaga ini dimaksudkan oleh Jepang sebagai salah satu sarana untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia bagi kepentingan Jepang.[10]

Benih-benih subversif, di masa “sangkar mas” Jepang–yang sesungguhnya merupakan kamp konsentrasi (tawanan) yang halus- di kemudian hari pada saat menghadapi revolusi nasional, menjadi pendorong dan daya-kekuatan bagi gerakan kemerdekaan yang hebat.

Konsep Ad-Daulah al-Islamiyah[11]

Untuk melengkapi pengetahuan kita tentang ideologi Islam, kita coba paparkan paham dari konsep (aqidah) ad-Daulah al-Islamiyah (Disingkat dengan DI). Konsep ini secara tertulis telah ada dalam buku-buku yang diterbitkan PSII, yaitu cita-cita mendirikan Kerajaan Allah di bumi[12], yakni bumi Allah (Indonesia), yang berbentuk Negara Islam, dimana Ummat Islam dapat melaksanakan Syariah Islam dengan sempurna.

PSII dalam rapat-rapatnya dan juga brosur serta tulisan lainnya telah merumuskan cara untuk merealisasikan konsep ad-Daulah al-Islamiyah tersebut. Hal ini dapat kita jumpai dalam artikel “Sikap Hijrah PSII” dan “ad-Daulah al-Islamiyah” sejak awal 1930-an. Banyak dari kalangan PSII yang menjadi pendukungnya. Biasanya mereka dipanggil atau digelari sebagai “orang-orang DI” dalam artian orang-orang yang berpaham ad-Daulah-al-Islamiyah.

Konsep DI ini memang dari ajaran ad-Dein, selaras dengan maksud Wahyu-Ilahi (al-Quran), misalnya ayat 44, 45 dan 47 Surah al-Maidah. Demikian juga bahwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, merupakan usaha merealisasikan ad-Daulah al-Islamiyah (pemerintahan Islam). Oleh sebab itu, setiap Muslim dituntut agamanya untuk menerima dan membenarkan konsep ad-Daulah al-Islamiyah, walaupun kemudian dia lebih memilih untuk menetap dan tinggal di wilayah yang dikuasai kafir (Dar ul-Kuffar).

Disamping itu, ada juga istilah singkatan DI yang cukup popular digunakan di zaman itu, yang merujuk kepada arti Darul Islam. Istilah ini tepatnya bukan merupakan “konsep” tapi lebih menjurus kepada pembahasan dalam disiplin Ilmu-Fiqh (Perundangan Islam), dalam bab “politis-teritori”, yaitu untuk membedakan antara kawasan (wilayah) yang dikuasai Pemerintahan Islam, disebut Darul-Islam, dan kawasan yang dikuasai Pemerintahan Kafir disebut sebagai Darul-Kuffar. Sedangkan kawasan yang diperebutkan kedua belah pihak dinyatakan sebagai Darul-Harb. Tampaknya kedua istilah DI tersebut biasa digunakan pada zaman pergerakan kemerdekaan ketika itu.

_____________________________________

 
8. lihat Sejarah Nasional Indonesia V, hal. 187-189.

9. Dewan Perwakilan Rakyat.

10.Setelah kemerdekaan, nama Masyumi ini kembali dipakai sebagai partai politik untuk menyatukan umat Islam dalam bidang politik. Didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, di Yogyakarta. Kemudian dibubarkan Presiden Soekarno tahun 1960 karena tokoh-tokohnya dinilai terlibat gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

11. lihat, Haluan Politik Islam, SM Kartosuwiryo, Dewan Penerangan Masyumi, Daerah Priangan, 1946.

12. Kerajaan Allah di bumi-Nya- tepatnya Indonesia- berbentuk Negara Islam (Dar al-Islam) dan Kerajaan Allah di akhirat berupa Dar al-Salam, dalam artikel “al-Daulah al-Islamiyah”.

:: INDONESIA: BANGSA, DAN IDEOLOGI… part 4

sumber: http://maramediapublishing.wordpress.com/2010/03/30/indonesia-bangsa-dan-ideologi/

____________________________________________________________
:: INDONESIA: BANGSA, DAN IDEOLOGI part 1 sampai 11
Selamat menikmati…………..

1~ Terminologi Indonesia
2~ Nasionalisme, Islamisme dan Komunisme
3~ Nasionalisme
4~ Islamisme
5~ Komunisme
6~ Tiga Negara di Republik Indonesia
7~ Republik Sovyet (Komunis) Indonesia
8~ Negara Islam Indonesia (NII)
9~ Republik Indonesia Serikat (RIS)
10~ Penerus Revolusi 1945
11~ 13 Tahun Perang Saudara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: