Memahami Esensi Deradikalisasi

Juni 30, 2013

deradikalisasiMemahami makna bahasa, istilah, dan makna operasional deradikalisasi bukan sesuatu yang rumit dan kompleks. Deradikalisasi adalah upaya menurunkan paham radikal dari kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras mengubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara.

Juga diartikan sebagai kebiasaan menggunakan kekerasan dan anarkisme dalam mewujudkan keinginan, kecenderungan bersikap eksklusif dan berlebihan dalam beragama, hasrat berahi menghalalkan darah orang lain, dan seolah mereka hidup di tengah rimba manusia yang menjadi musuh Tuhan.

Mengapa muncul istilah dan program deradikalisasi? Pertama, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memorakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara.

Jadi deradikalisasi merupakan upaya menurunkan paham dari radikal salafi jihadi, memaksakan kehendak menuju paham radikal yang kritis akomodatif, akulturatif. Deradikalisasi juga merupakan antitesa dari radikalisasi yang menjadikan agama sebagai ideologi dalam memperjuangkan dan mewujudkan misinya, meskipun dilaksanakan dengan paham yang sangat dangkal, terbatas, dan kaku.

Kedua, munculnya program deradikalisasi yang digalakkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), merupakan upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga dan jaringannya, agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan.

Bukan melalui cara yang sangat dibenci agama pada satu sisi, dan mengatasnamakan agama pada sisi yang berbeda. Esensi lain program tersebut agar kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wilayah NKRI di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam istilah bhinneka tunggal ika.

Sejak pertengahan 2010, Pemerintah RI, menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi di bawah kedeputian I Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi.

Sejak saat itu hingga sekarang, istilah Deradikalisasi selalu menghiasi media literasi dan media elektronik, bahkan menjadi buah bibir yang banyak diperbincangkan hampir semua kalangan. Tidak sedikit pengamat yang merasa tahu tentang deradikalisasi dan menjelaskannya di tengah khalayak ramai seolah merekalah yang berperan menjalankan program deradikalisasi. Aneh bin ajaib terlalu banyak komentator yang merasa tahu, jadi hanya merasa lebih tahu yang sebenarnya pengetahuan tentang deradikalisasi yang mereka pahami sebatas informasi yang diangkat lewat media.

Kondisi tersebut makin diperparah dengan munculnya praduga dari kalangan yang tidak setuju terhadap program deradikalisasi dengan mengembuskan istilah antara lain, deradikalisasi adalah de-Islamisasi, deradikalisasi upaya pendangkalan akidah. Bagi kalangan yang belum memahami deradikalisasi, mereka menyerang dengan istilah deradikalisasi salah sasaran, deradikalisasi tidak berjalan atau deradikalisasi dipertanyakan.

Antara kelompok yang tidak setuju dan kelompok yang belum memahami menjadi tantangan tersendiri bagi BNPT agar mereka dapat menyetujui dan dapat memahami program deradikalisasi. Strategi komunikasi intensif dan koordinasi produktif dapat menjadi solusi bagi semua kalangan guna menangkal tumbuh kembangnya bahaya laten radikalisme yang memaksakan kehendak serta aksi terorisme yang mengatasnamakan agama.

Pada satu sisi, kondisi tersebut dapat menyedot banyak perhatian masyarakat bahkan tidak sedikit yang berkontribusi terhadap solusi alternatif bagi pengembangan program tersebut. Karena uraian tentang deradikalisasi selalu berbeda antara pengamat yang satu dengan pengamat yang lain, tidak jauh beda dengan hasil pengamatan permainan sepak bola. Namun bila hal tersebut dibiarkan, dapat menjauhkan masyarakat dari esensi makna deradikalisasi. Tentu hal tersebut tidak boleh dibiarkan.

Pada sisi yang berbeda, esensi program deradikalisasi yang dijalankan BNPT memiliki strategi, metode, tujuan, dan sasaran yang sedang dilaksanakan tentu dengan berbagai kekurangan, keterbatasan dan tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Bahkan program deradikalisasi bila merujuk kepada regulasi yang ada menyiapkan strategi, kebijakan dan program yang bersinergi dengan semua pihak, dan berintegrasi dengan banyak kalangan secara nasional.

Berbagai tantangan, kekurangan, dan keterbatasan dihadapi dalam menjalankan program deradikalisasi dapat dijadikan sebagai motivasi tersendiri bagi BNPT dalam melengkapi berbagai kekurangan dan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari kementerian dan lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan hingga mengajak mantan teroris, keluarga dan jaringannya yang sudah sadar dan kembali ke tengah masyarakat dalam pangkuan NKRI.

INTERNAL & EKSTERNAL

Sejak dibentuk BNPT oleh pemerintah tahun 2010, banyak kalangan dari berbagai lapisan masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap penanggulangan terorisme yang telah merongrong NKRI sejak satu dekade sebelumnya. Namun tidak sedikit masyarakat yang menaruh kecurigaan yang berlebihan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi harus diupayakan jalan keluarnya agar bahaya laten radikalisme dan terorisme dapat ditanggulangi di tengah masyarakat.

Tantangan internal yang dihadapi; pertama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) andal dalam mengemban amanat serta merancang dan melaksanakan strategi, kebijakan dan program nasional penanggulangan terorisme. BNPT sebagai badan nasional yang baru berumur kurang lebih 2 tahun masih sedang berbenah dalam melengkapi tenaga profesional dalam bidangnya yang direkrut dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi BNPT.

Tantangan kedua, adalah tantangan regulatif. Tidak sama dengan badan nasional lainnya seperti BNN dan BNPB, BNPT eksis baru sebatas Peraturan Presiden. Dalam tata urut perundangan-undangan, Perpres jauh di bawah aturan UU, BNPT seharusnya diatur dalam sebuah aturan undang-undang. Dengan demikian ruang gerak BNPT bisa setara dengan badan nasional lain yang telah memiliki aturan tersendiri yang berbentuk undang-undang.

Tantangan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya reorganisasi kelembagaan. Radikalisme dan terorisme yang menjadi musuh kemanusiaan, bahaya laten yang dapat membahayakan bagi integritas berbangsa dan bernegara, seyogianya memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan menyeluruh hingga ke daerah, tidak terbatas pada tiga kedeputian yakni kedeputian pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, -kedeputian penindakan dan pembinaan kemampuan, -kedeputian kerja sama internasional, seperti yang ada saat ini.

Struktur organisasi yang ada sekarang telah bekerja secara maksimal sesuai tuntutan masyarakat, bahkan masyarakat dunia menaruh harapan besar terhadap Indonesia agar dapat membagi pengalaman dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan terorisme yang menggadaikan nama agama, menghancurkan jati diri bangsa Indonesia yang sangat menghargai martabat kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tantangan eksternal yang sedang dihadapi BNPT, pertama adalah secara filosofis seluruh lapisan bangsa sepakat bahwa bahaya yang ditimbulkan radikalisme dan terorisme menghancurkan tatanan kehidupan. Dengan demikian, konsekuesinya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus terlibat dalam menanggulangi bahaya laten tersebut, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing pihak.

Namun pada kenyataannya, masih jauh dari harapan karena baru BNPT dan aparat keamanan serta sebahagian tokoh masyarakat yang memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan terorisme. Seyogianya keterlibatan semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, kementerian dan lembaga hingga jajaran swasta tidak terkecuali harus mendukung upaya yang direncanakan dan akan diwujudkan oleh BNPT dalam menanggulangi terorisme. Bukan sebaliknya, menolak rencana yang diusulkan, atau menaruh kecurigaan berlebihan terhadap BNPT.

Tantangan eksternal kedua; minimnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan terorisme. Tidak sedikit pihak yang masih beranggapan bahwa radikalisme dan terorisme adalah musuh TNI dan Polri. Sebagian besar masyarakat seolah berlepas tangan dan bersikap skeptis menyikapi bahaya yang ditimbulkan gerakan radikal dan aksi terorisme yang menjual nama agama, serta berupaya memadamkan cahaya universalisme agama dengan menanamkan kebencian terhadap pihak lain.

Tantangan ketiga adalah sebuah again besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang tepat dengan beberapa istilah yang digunakan antara lain; antiradikalisasi, deradikalisasi, disengagement. Istilah-istilah tersebut harus dipahami agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Misalnya, antiradikalisasi dimaksudkan sebagai upaya membentengi, mewaspadai dan menangkal bahaya laten radikalisme bagi segenap lapisan masyarakat terutama generasi muda.

Sedangkan deradikalisasi dimaksudkan sebagai upaya menurunkan tingkat radikalisme pihak-pihak yang telah dan sudah menjadi radikal dengan strategi pendekatan yang dialogis dan humanis. Adapun istilah disengagement, merupakan upaya yang lebih lunak dalam melepaskan belenggu dan keterikatan dari paham yang sangat sempit dan kaku menjadi sikap yang kritis akomodatif, akulturatif, serta dewasa dalam menyikapi pluralisme.

Upaya mengeliminasi tantangan internal dan eksternal tersebut, komunikasi dan koordinasi antarsemua unsur dalam masyarakat mulai jajaran pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat harus aktif dan produktif sebagai wujud nyata dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Serta aksi riil dalam melawan bahaya laten radikalisme dan terorisme. (adv/*/ibr/k1)

sumber : http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/18832/memahami-esensi-deradikalisasi-1.html

ejak dibentuk BNPT oleh pemerintah tahun 2010, banyak kalangan dari berbagai lapisan masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap penanggulangan terorisme yang telah merongrong NKRI sejak satu dekade sebelumnya. Namun tidak sedikit masyarakat yang menaruh kecurigaan yang berlebihan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi harus diupayakan jalan keluarnya agar bahaya laten radikalisme dan terorisme dapat ditanggulangi di tengah masyarakat.

Tantangan internal yang dihadapi; pertama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) andal dalam mengemban amanat serta merancang dan melaksanakan strategi, kebijakan dan program nasional penanggulangan terorisme. BNPT sebagai badan nasional yang baru berumur kurang lebih 2 tahun masih sedang berbenah dalam melengkapi tenaga profesional dalam bidangnya yang direkrut dari berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dengan tugas dan fungsi BNPT.
Tantangan kedua, adalah tantangan regulatif. Tidak sama dengan badan nasional lainnya seperti BNN dan BNPB,  BNPT eksis baru sebatas Peraturan Presiden. Dalam tata urut perundangan-undangan, Perpres jauh di bawah aturan UU, BNPT seharusnya diatur dalam sebuah aturan  undang-undang. Dengan demikian ruang gerak BNPT bisa setara dengan badan nasional lain yang telah memiliki aturan tersendiri yang berbentuk undang-undang.
Tantangan ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya reorganisasi kelembagaan. Radikalisme dan terorisme yang menjadi musuh kemanusiaan, bahaya laten yang dapat membahayakan bagi integritas berbangsa dan bernegara, seyogianya memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan menyeluruh hingga ke daerah, tidak terbatas pada tiga kedeputian yakni kedeputian pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, -kedeputian penindakan dan pembinaan kemampuan, -kedeputian kerja sama internasional, seperti yang ada saat ini.
Struktur organisasi yang ada sekarang telah bekerja secara maksimal sesuai tuntutan masyarakat, bahkan masyarakat dunia menaruh harapan besar terhadap Indonesia agar dapat membagi pengalaman dalam menanggulangi bahaya radikalisme dan terorisme yang menggadaikan nama agama, menghancurkan jati diri bangsa Indonesia yang sangat menghargai martabat kemanusiaan yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.
Adapun tantangan eksternal yang sedang dihadapi BNPT, pertama adalah secara filosofis seluruh lapisan bangsa sepakat bahwa bahaya yang ditimbulkan radikalisme dan terorisme menghancurkan tatanan kehidupan. Dengan demikian, konsekuesinya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus terlibat dalam menanggulangi bahaya laten tersebut, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing pihak.
Namun pada kenyataannya, masih jauh dari harapan karena baru BNPT dan aparat keamanan serta sebahagian tokoh masyarakat yang memberikan perhatian serius terhadap penanggulangan terorisme. Seyogianya keterlibatan semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, kementerian dan lembaga hingga jajaran swasta tidak terkecuali harus mendukung upaya yang direncanakan dan akan diwujudkan oleh BNPT dalam menanggulangi terorisme. Bukan sebaliknya, menolak rencana yang diusulkan, atau menaruh kecurigaan berlebihan terhadap BNPT.
Tantangan eksternal kedua; minimnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan terorisme. Tidak sedikit pihak yang masih beranggapan bahwa radikalisme dan terorisme adalah musuh TNI dan Polri. Sebagian besar masyarakat seolah berlepas tangan dan bersikap skeptis menyikapi bahaya yang ditimbulkan gerakan radikal dan aksi terorisme yang menjual nama agama, serta berupaya memadamkan cahaya universalisme agama dengan menanamkan kebencian terhadap pihak lain.
Tantangan ketiga adalah sebuah again besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang tepat dengan beberapa istilah yang digunakan antara lain; antiradikalisasi, deradikalisasi, disengagement. Istilah-istilah tersebut harus dipahami agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Misalnya, antiradikalisasi dimaksudkan sebagai upaya membentengi, mewaspadai dan menangkal bahaya laten radikalisme bagi segenap lapisan masyarakat terutama generasi muda.
Sedangkan deradikalisasi dimaksudkan sebagai upaya menurunkan tingkat radikalisme pihak-pihak yang telah dan sudah menjadi radikal dengan strategi pendekatan yang dialogis dan humanis. Adapun istilah disengagement, merupakan upaya yang lebih lunak dalam melepaskan belenggu dan keterikatan dari paham yang sangat sempit dan kaku menjadi sikap yang kritis akomodatif, akulturatif, serta dewasa dalam menyikapi pluralisme.
Upaya mengeliminasi tantangan internal dan eksternal tersebut, komunikasi dan koordinasi antarsemua unsur dalam masyarakat mulai jajaran pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat harus aktif dan produktif sebagai wujud nyata dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Serta aksi riil dalam melawan bahaya laten radikalisme dan terorisme. (adv/*/ibr/k1)
sumber: http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/18928/memahami-esensi-deradikalisasi-2.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: